JAKARTA, iNews.id – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai berpihak pada rakyat dalam mengelola kebijakan energi nasional. Meski terkesan populis, namun arah kebijakannya demi kemasalahatan banyak orang.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, keberpihakan itu bisa dicontohkan dalam penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium, elpiji dan tarif listrik. Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga energi itu hingga di 2019 mendatang.
“Terkesan populis tapi semunya demi kepentingan rakyat banyak. Jadi saya pikir pemerintah sudah cukup bagus,” kata Mamit, Kamis (29/8/2018).
Meski begitu, Mamit menambahkan, ada konsekuensi logis yang harus diperhatikan pemerintah untuk ke depannya. Pasalnya, pemerintah menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendistribusikan energi ke masyarakat sehingga akan menjadi beban jika bahan baku energi di pasar naik.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu membuat pola kebijakan yang tak melulu membebani perusahaan pelat merah. Beruntung, hal itu telah dilakukan Jokowi dengan memberi kompensasi kepada PT Pertamina (Persero).