Meski merugi di sektor hilir atau dalam penyaluran BBM, pemerintah memberi keleluasan kepada Pertamina dalam menggarap proyek sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). “Pemerintah juga memberi kompensasi kepada Pertamina di hulu. Bukan berarti beban diserahkan sepenuhnya ke Pertamina,” ujar Mamit.
Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardijito mengatakan, sebagai BUMN, perusahaannya memang berkewajiban melaksanakan penugasan yang diberikan pemerintah, baik di sisi hulu maupun hilir. Di sisi hulu misalnya dalam hal pengelolaan blok terminasi. “Yang terkini adalah Blok Mahakam dan Blok Rokan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM Harya Adityawarman mengatakan, setidaknya ada tujuh kebijakan strategis di sektor energi yang membawa perubahan cukup besar, yakni reformasi hulu migrasi kontrak gross split, peningkatan ketahanan migas nasional, BBM satu harga, melistriki wilayah Indonesia, pengembangan energi terbarukan, penyelesaian perundingan Freeport dan memangkas 188 perizininan.
Untuk mengurangi penggunaan energi fosil, pemerintah banyak mengembangkan energi baru terbarukan, biodiesel, dan penggunaan listrik sebagai pengganti BBM untuk kendaraan.
Di sisi hilir antara lain melaksanakan penugasan penjualan BBM Satu Harga di seluruh wilayah, menyalurkan BBM jenis tertentu dan penyaluran penugasan yakni premiun serta elpiji 3 kg.