JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan mengatur mekanisme Tandan Buah Segar (TBS) petani dengan harga yang wajar. Hal ini seiring adanya keluhan dari petani kelapa sawit mengenai harga tidak sesuai dengan ketetapan yang ada.
"Untuk menjamin pembelian TBS petani dengan harga yang wajar akan dilakukan pengaturan yang tentu saja melibatkan pemerintah daerah," ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/5/2022).
Menko Airlangga menambahkan, bagi perusahaan minyak goreng diharap untuk bisa membeli TBS dari petani pada tingkat harga yang wajar, sehingga para petani kelapa sawit dalam negeri bisa sejahtera.
Di samping itu, Menko Airlangga menyampaikan, menindaklanjuti keputusan Presiden Joko Widodo yang mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO), pemerintah akan terus memantau ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melalui aplikasi digital yaitu SIMIRAH yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian. Sementara untuk pendistribusian ke pasar akan menggunakan sistem pembelian yang berbasis KTP.
Kemudian, sambungnya, karena ekspor bahan baku minyak goreng sudah diperbolehkan, maka pengawasan akan terus dilakukan secara ketat dan terintegrasi baik oleh Bea Cukai, Satgas pangan Polri, Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah dan Kejaksaan Agung.
"Pemerintah akan secara tegas menindak setiap penyimpangan baik distribusi maupun ekspor oleh pihak-pihak yang tidak sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang ada," ucap Menko Airlangga.