Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution sebelum mengklarifikasi bahwa 54 sektor usaha yang dicoret dari DNI bukan berarti boleh dimasuki oleh asing sepenuhnya. Menurut dia, ada sejumlah sektor usaha yang tidak bisa dimasuki asing meski dicoret dari DNI.
Shinta berharap, pemerintah bisa memperbaiki komunikasi dengan pemangku kepentinga terkait saat membuat kebijakan. Padahal, saat hendak merilis Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI, dua kebijakan lain yakni perluasan tax holiday dan kewajiban membawa kembali devisa hasil ekspor (DHE) dikonsultasikan kepada pelaku usaha.
"Ya kalau masalah interpretasi yang tidak jelas dari pemerintah saja sudah bermasalah, berarti hal sederhana kaya gitu aja kita enggak bisa address Kalau bisa apapun itu sebelum kebijakan baru keluar dikonsultasikan dulu melalui wadah bidang usahanya, Kadin atau Apindo diajak bicara dulu," tuturnya.