Menurut Sofyan, pemberantasan mafia tanah merupakan komitmen pemerintah atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kementerian ATR atau BPN. Oleh karena itu, pihaknya bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan Polri untuk membantu pemberantasan mafia tanah tersebut.
Pihaknya menganggap, penanganan kasus mafia tanah merupakan langkah di hilir. Sementara, pencegahan di hulu adalah bagaimana menyelesaikan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, sehingga program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tetap terus berjalan sembari juga melakukan digitalisasi data pertanahan.
“Ini merupakan bagian dari program pemerintah yang sangat ingin memerangi mafia tanah, dengan tujuan akhir menciptakan data pertanahan yang lebih baik," kata Menteri ATR atau Kepala BPN.