JAKARTA, iNews.id - Biaya pengembangan (development cost) masih menjadi masalah utama bagi bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di sektor ketenagalistrikan. Hal ini khususnya terjadi di sektor panas bumi atau geothermal.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha menuturkan, biaya pengembangan ini harus diselesaikan secepatnya. "Masalah utamanya adalah mungkin cost development, ini harus kita uraikan. Mana-mana yang bisa pemerintah penetrasi di situ sehingga bisa membuat cost development, upstream panas bumi bisa kompetitif lagi," tutur dia di Jakarta, Senin (1/3/2021).
Satya mencontohkan, harga jual listrik ke PT PLN (Persero) menjadi salah satu hambatannya. Sebab, PLN sebagai solo off-taker meminta harga yang lebih murah dari yang diterapkan saat ini yakni sebesar 7 cent dolar AS per kWh.
"Sudah jelas, disampaikan oleh industri, masalah harga itu menjadi hambatan yang tidak mudah menurut saya. Karena harga yang diminta oleh PLN tentunya harganya masih lebih murah, walaupun sekarang panas bumi sudah 7 sen dolar AS per kwh, tapi PLN masih menginginkan yang lebih murah lagi sehingga itu menjadi pemikiran-pemikiran tidak mudah," katanya.
Di sisi lain, DEN menilai perlu adanya penyesuaian antara Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2019-2028 dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) ihwal target panas bumi. Penyesuaian tersebut seiring dengan pembentukan Holding BUMN Geothermal.