"Ini situasi darurat bencana. Darurat bencana lingkungan akibat polusi. Makanya penanggulangannya jangan hanya dilakukan pemerintah saja. Masyarakat dan dunia usaha juga harus ikut bantu. Ini situasi bahaya lingkungan yang harus diatasi bersama," ujar Yerry.
Menurut dia, beberapa langkah yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi dampak polusi adalah mengurangi bepergian dengan kendaraan pribadi. Ganti dengan moda transportasi umum. Lalu kurangi konsumsi listrik. Langkah lain dengan membantu penanaman pohon untuk penghijauan.
Pihak swasta dan dunia usaha juga dapat membebaskan karyawannya bekerja dari rumah. Dapat juga dipakai sistem shift harian, masuk kantor bergantian, dua hari bekerja di kantor dan selebihnya kerja dari rumah. Ini untuk mengurangi konsumsi pemakaian bbm kendaraan bermotor dan penghematan listrik di kantor.
Dari pihak pemerintah, Yerry mengusulkan pelaksanaan pembatasan ganjil-genap untuk kendaraan dilakukan 1x24 jam, bukan hanya di jam sibuk pagi dan sore. Jika polusi sudah menurun, kebijakannya dapat ditinjau kembali.
Seperti diberitakan, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa permasalahan polusi udara membebani keuangan BPJS hingga Rp10 triliun.
Menteri Budi Gunadi Sadikin mengatakan permasalahan polusi udara berdampak kepada keuangan BPJS Kesehatan.
Penyebabnya, badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan itu harus menghabiskan dana sedikitnya Rp10 triliun untuk mengobati penyakit yang berkaitan dengan pernapasan.
Hal ini disampaikannya susai melakukan rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri terkait dengan Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/8/2023).