"Resmi HGU baru bisa dikeluarkan, kita baru bisa bergerak paralel baru nanti Amdal. Amdal kan butuh waktu lama juga enam bulan," ucapnya.
Ia melanjutkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta pihaknya untuk lebih sering berkoordinasi dengan Pemda setempat. Hal ini untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan lahan tidak ada konflik di lapangan.
Sebagai informasi, PT Garam mendapatkan lahan seluas 225 hektare di NTT. Lahan ini terdiri dari 75 hektare di Desa Bipolo dan 150 hektare di Desa Nunkurus. Sebelumnya, lahan di Desa Nunkurus masih belum pernah dimanfaatkan, sedangkan lahan di Desa Bipolo sebagian telah dimanfaatkan masyarakat untuk perikanan.
"Yang 225 haktare itu ada di dua desa, Bipolo dan Nunkurus. Itu yang diberikan ke PT Garam dari SK Menteri ATR diberikan kepada PT garam dua lokasi di dua desa itu," tuturnya.