JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) angkat suara perihal ramainya protes netizen terkait besarnya potongan pajak atas penghasilan dan Tunjangan Hari Raya (THR) di bulan Maret. Ramai dibahas di media sosial khususnya X atau Twitter sejak beberapa hari belakangan.
Protes ini imbas penerapan skema baru penghitungan dan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterapkan sejak Januari lalu.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti menuturkan, terdapat metode penghitungan PPh Pasal 21 pada bulan diterimanya Tunjangan Hari Raya dengan skema tarif efektif rata-rata (TER).
PPh 21 dihitung dengan menjumlahkan gaji dan THR yang diterima pada bulan bersangkutan, kemudian dikali dengan tarif sesuai tabel TER. Hasilnya, potongan pada bulan diterimanya THR akan lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan lainnya.
“Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong pada bulan diterimanya THR memang akan lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan lainnya karena jumlah penghasilan yang diterima lebih besar, sebab terdiri dari komponen gaji dan THR,” ujar Dwi dalam keterangan tertulis dikutip, Sabtu (30/3/2024).