"Kadang-kadang memang ya memang harus tetap proper. Nah, kita lihat dalam hal ini ada 11 area di mana kita terus melakukan efisiensi. Terutama dengan adanya teknologi digital," ucap dia.
"Seluruh naskah dari dokumen yang harus kita proses itu sudah didigitalisasi. Kita juga mungkin termasuk K/L pertama yang meminta tanda tangan digital diakui, termasuk dengan BSSN dan lainnya," tutur Sri Mulyani.
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini melanjutkan, berbagai rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta arahan dari Komisi XI DPR RI juga terus ditindak lanjuti.
Terutama terkait dengan pelaksanaan peningkatan belanja berkualitas, pemetaan kategori BUMN yang mendapat prioritas dukungan fiskal, progres pembangunan CoreTax, dan pengungkapan realisasi belanja berdasarkan fungsi.
"Alhamdulillah berkat sinergi yang baik dengan seluruh K/L dan BUMN juga dukungan dari BPK dan Komisi XI, anggaran Kementerian Keuangan TA 2023 dapat dikelola secara baik dan terjaga," ujar dia.