JAKARTA, iNews.id - Pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan disesuaikan dengan progres pembangunan di ibu kota baru tersebut. Sebelumnya, pemindahan PNS ke IKN dijadwalkan paling singkat dilakukan dalam 10 tahun.
Hal itu, tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Salah satu poin yang direvisi adalah kegiatan 3P (Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota), termasuk di dalamnya pemindahan PNS.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjelaskan salah satu ketentuan yang diubah dalam revisi UU IKN terdapat pada Pasal 24 ayat (3). Perubahan tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan keberlanjutan bahwa kegiatan 3P harus tetap dan diteruskan dan dilaksanakan sampai dengan tujuan pemindahan ibu kota tercapai.
"Terkait dengan jaminan keberlanjutan, latar belakang perubahan didasarkan pada pemberian jaminan keberlanjutan kepada investor bahwa kegiatan pembangunan dan pemindahan ibu kota harus tetap dan akan terus dilaksanakan," kata Suharso di dalam Raker bersama Komisi II DPR RI, Senin (21/8/2023).
Lebih lanjut, Suharso menjelaskan pada ketentuan sebelumnya kegiatan persiapan, pembangunan, termasuk pemindahan PNS ke IKN paling singkat 10 tahun sebagaimana ditetapkan dalam rencana induk IKN.