JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah dan menjaga ketersediaan lapangan kerja di tengah pandemi Covid-19. Salah satu upaya prioritas adalah melibatkan 4.673 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Langkah tersebut merupakan bagian dari kebijakan belanja Pemprov NTB untuk menyerap produk-produk buatan UMKM. Hasil penyerapan digunakan untuk memenuhi kebutuhan paket bantuan pada program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Provinsi NTB.
“Mulai dari omzet sampai akses pemasaran mereka terdampak Covid-19. Maka dengan kami membelanjakan anggaran yang ada menyerap hasil produksi UMKM, setidaknya ini bisa meminimalisir dampak corona (Covid-19),” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB sekaligus Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Lalu Gita Ariadi, dalam acara webinar bersama iNews, Kamis (30/7/2020).
Dalam pelaksanaan program tersebut, Pemprov NTB nyaris tidak menggunakan produk hasil pabrikan, semua kebutuhan pasokan bantuan untuk masyarakat bersumber dari hasil produksi UMKM setempat. Meskipun pihaknya terus memastikan masyarakat tetap di rumah bukan berarti menghambat kegiatan perekonomian.
“Mulai dari kebutuhan garam kita serap, sampai ke beras, ikan kering, minyak kelapa, kemudian susu kedelai, kopi, teh, bahkan masker juga, itu semua kita beli dari hasil produksi UMKM. Meskipun harus tetap stay at home, harus mampu memberikan sesuatu yang produktif,” kata Lalu.
Dia mengatakan, selain pelaku UMKM Pemprov NTB juga akan membantu pelaku usaha terdampak Covid-19 lainnya, seperti di sektor pariwisata. Dia berharap upaya yang dilakukan dapat meringankan beban mereka di tengah ketidakpastian ekonomi.