Ia melanjutkan, Pertamina juga sangat gencar mengkampanyekan penghapusan Premium sebagai upaya mengurangi potensi kerugian dengan dalih pemberlakuan Euro-4. Padahal, batas akhir waktu penetapan Euro-4 pada 2021.
Dengan demikian, jika dipaksakan Premium dihapus maka akan menimbulkan gejolak dan resistensi dari konsumen khususnya kosumen kelas bawah. Penghapusan Premium juga akan mengacaukan program BBM Satu Harga, yang baru berlangsung.
"Masa, rakyat di Indonesia Timur yang baru menikmati harga Premium Rp6.450 harus dipaksa menggunakan Pertalite dan Pertamax yang harganya jauh lebih mahal," kata dia.
Oleh karena itu, menurut dia, pengganti Dirut Pertamina sebaiknya dari internal bukan dari eksternal. Sebab, pihak internal dapat langsung bisa berpacu dalam menjalankan tugas sebagai Dirut Pertamina sehingga tidak perlu belajar.
Pertimbangan lain ialah menjaga keberlanjutan prioritas pekerjaan yang harus segera diselesaikan, antara lain, menjaga kecukupan pasokan Premium agar tidak terjadi lagi kelangkaan, menuntaskan Holding Migas, dan menyelesaikan pembangunan kilang minyak.