"Idealnya ada HPP. Nanti kewenangannya kan entah di Menteri Perdagangan, entah dalam koordinasi Kemenko yang menetapkan. Kita kan tidak boleh membedakan lah komoditi kan tanggung jawabnya tidak cuma beras tok. Kalau misalnya ini dinilai perlu ya tetapkan," ujarnya.
Selama ini, HPP garam diatur berdasarkan Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/Daglu/PER/5 Tahun 2011. Dalam aturan tersebut, HPP garam kualitas satu di titik pengumpul ditetapkan Rp750 per kilogram dan garam kualitas dua sebesar Rp550 per kilogram.
HPP akan berlaku efektif apabila PT Garam (Persero) selaku penyerap dari petani siap menyerap dan resi gudang. Sementara saat ini baru ada 12 gudang sehingga tempat penampungan garam masih terbatas.
"Gudangnya sendiri kan kita masih terus berlanjut bikin. Walaupun sebenarnya kalau dengan resi gudang butuh tempat penampungan karena di situ ada istilah tunda jual," ucapnya.
Ia melanjutkan, dengan gudang yang terbatas itu tidak memungkinkan jika pemeirntah harus membangun gudang sebanyak-banyaknya dalam waktu dekat. Untuk itu, diperlukan kontribusi dari koperasi pengelola gudang supaya garam bisa ditampung.
"Hanya saja nanti koperasi pengelola gudang itu kalau dia mampu sudah mengoordinasikan di sentra garam, manajemennya saja yang dikelola oleh pengelola gudang kita itu, garamnya bisa saja ada di gudang-gudang lain," tuturnya.