"Kita juga tahu persis bahwa selama beberapa tahun terakhir wilayah birokrasi bersih dan melayani, bebas korupsi, namun kalau 30 persen masyarakat kita mengakui masih harus bayar sogokan untuk pelayanan, itu adalah suatu indikator yang perlu dilihat lagi. Strategi kita untuk perbaiki birokrasi," kata Sri Mulyani.
Bukan hanya di level pusat, Sri Mulyani menyebut, korupsi di daerah juga masih terjadi meski pemerintah pusat menyalurkan APBN dalam jumlah besar.
"Dana transfer ke daearh yang sangat besar untuk pemda melayani masyarakat tanpa sogokan, itu harus terus ditingkatkan efektivitasnya," ucapnya.