Padahal, rencananya aturan OTT ini rampung pada Maret kemarin, namun hingga kini tidak terdengar gaungnya. Lambannya pemerintah dalam membuat aturan perpajakan perusahaan OTT, membuat perusahaan-perusahaan asing itu mengeruk keuntungan yang banyak dari Indonesia.
Beberapa waktu lalu terjadi perdebatan bagaimana cara menerapkan pajak bagi perusahaan e-commerce yang terus berkembang di mana pelaku usahanya merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dalam hal ini pemerintah menjadi serbasalah jika mau menerapkan pajak karena dikhawatirkan dapat mematikan UMKM yang baru berkembang.
"Pada lingkungan yang lebih kecil kita menyaksikan perdebatan bagaimana cara terbaik memajaki e-commerce atau digital ekonomi," kata dia.
Kemudian, pemerintah juga ingin memformalkan jasa pelayanan on demand services seperti transportasi online di mana sebagian besar masyarakat menjadi mitra pengemudinya. Namun, pemerintah harus menetapkan regulasi dan pengawasan demi keamanan penumpang transportasi online.
"Semua ini merupakan tantangan terbaru dan akan terus berkembang bagi perpajakan. Saya berharap bahwa pegawai pajak dan institusi pajak terus menggemarkan inovasi, meningkatkan kemampuan diri, licah, jelas dan jeli dalam menyikapi perubahan teknologi, ekonomi, dan masyarakat," tuturnya.