JAKARTA, iNews.id - Negara-negara G-20 hingga saat ini tak kunjung menemukan titik kesepakatan soal pajak digital. Molornya kesepakatan tersebut terutama usai Amerika Serikat (AS) menolak rencana itu.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menilai, persoalan pajak digital bukan hanya menjadi perhatian Indonesia, melainkan negara-negara di dunia. Dia berharap muncul kesepakatan paling lambat 2022.
“Kita terus berdiskusi, di bawah G-20 dan dukungan OECD, dengan harapan dapat melanjutkan persetujuan tahun ini, atau tahun depan saat Indonesia menjadi host (tuan rumah) G20,” kata Sri Mulyani, Selasa (16/3/2021).
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menegaskan, transaksi digital harus diatur pemerintah karena berpotensi menjadi celah penghindaran pajak atau pencucian uang.
"Kita harus membuat transformasi digital yang terbaik, dan juga memastikan berbagai risiko dalam transformasi digital,” katanya.