Penerimaan Pajak Digital Tembus Rp43,75 Triliun hingga Oktober 2025

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai angka impresif sebesar Rp43,75 triliun hingga 31 Oktober 2025. Angka itu mempertegas peran sektor digital sebagai salah satu motor penting penerimaan negara.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli menuturkan, total penerimaan tersebut bersumber dari empat komponen utama. 

Baca Juga

Kemenperin Usulkan Beberapa Jenis Mobil yang Layak Dapat Insentif

Di antaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp33,88 triliun, Pajak atas aset kripto sebesar Rp1,76 triliun, Pajak fintech (peer-to-peer lending) sebesar Rp4,19 triliun dan Pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) sebesar Rp3,92 triliun.

“Realisasi Rp43,75 triliun menegaskan bahwa ekonomi digital telah menjadi salah satu motor penting penerimaan negara,” ujar Rosmauli dalam keterangannya dikutip, Kamis (4/12/2025).

Baca Juga

Penerimaan Pajak Jauh dari Target, Purbaya: Ekonomi Belum Normal

Pemerintah terus memperluas jangkauan pemajakan digital dengan menambah daftar perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Hingga Oktober 2025, total perusahaan yang ditunjuk telah mencapai 251 perusahaan.

Pada bulan Oktober 2025, Kemenkeu melakukan penunjukan lima perusahaan baru sebagai pemungut PPN PMSE, yang mencakup platform game global dan penyedia jasa digital lainnya. Kelima perusahaan tersebut adalah Notion Labs Inc, Roblox Corporation, Mixpanel Inc, MEGA Privacy Kft, dan Scorpios Tech FZE.

Baca Juga

Purbaya Singgung Tax Amnesty usai Eks Dirjen Pajak Suryo Utomo Diperiksa Kejagung