JAKARTA, iNews.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan pemerintah untuk tidak menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berhasil meyakinkan parlemen karena postur APBN cukup mengakomodasi perubahan asumsi makro.
Ketua Komisi XI DPR-RI sekaligus pimpinan rapat kerja Melchias Marcus Mekeng menuturkan, kondisi perekonomian Indonesia tidak dalam kondisi darurat atau lampu merah. Dengan begitu, pihaknya memutuskan menerima dan mahami keputusan pemerintah untuk tidak menyiapkan APBN-P 2018.
"Berdasarkan penjelasan pemerintah dapat memahami tidak adanya APBN-P 2018. Jadi itu kesimpulan yang kita bisa simpulkan. Jadi ekonominya bukan lampu merah ya. Bisa disetujui ya," ujarnya menyudahi rapat kerja yang dilakukan di Ruang Rapat Komisi XI DPR-RI, Jakarta, Rabu (25/7/2018).
Makeng berharap dengan tidak adanya APBN-P, pemerintah bisa menjaga pengelolaan anggaran secara apik. Program-program yang bersifat untuk menyejahterakan masyarakat harus berjalan sesuai koridor atau tidak mengalami perubahan.
"Saya rasa kita bisa pahami semoga APBN bisa terjaga dengan baik," ucapnya.
Pemerintah sebelumnya memastikan tidak menyiapkan APBN-P 2018 karena tidak ada deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan dan jumlah belanja negara. Sri Mulyani menuturkan, seluruh kebutuhan belanja yang sudah ada akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, ia menilai postur anggaran yang ada cukup memadai untuk menambah daftar belanja baru.