"Ada dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai, pelatihan keterampilan kerja, dan bantuan modal usaha.Untuk DBH CHT kami akan terus memperbaiki policy-nya,” kata dia.
Pemerintah terus meningkatkan dukungan terhadap petani atau buruh tani tembakau serta buruh rokok dengan memperbarui kebijakan pengalokasian anggaran DBH CHT. Pada tahun 2020, minimal 50 persen DBH CHT dialokasikan untuk sektor kesehatan, sementara sisanya belum ada ketentuan sehingga daerah memiliki kebebasan.
Namun sejak tahun 2021, DBH CHT dialokasikan menjadi 25 persen untuk kesehatan, 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, serta 25 persen untuk penegakan hukum.
“Kita kemudian menurunkan kesehatan menjadi 25 persen sehingga 50 persen dipakai untuk membantu kesejahteraan rakyat terutama petani tembakau dan memberikan bantuan terutama pada mereka yang harus ikut dalam PBI. Bisa dialihkan untuk bidang kesehatan kalau memang kesehatan masih prioritas dan urgent,” ucap Sri Mulyani.