Selain itu, politikus Partai Golkar ini menyebut bahwa nantinya PPN 12 persen tidak akan dikenakan dalam satu tarif. Namun, hal tersebut masih dalam kajian mendalam.
"Tidak berada dalam satu tarif, dan ini nanti akan masih dipelajari, masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan tetap tidak dikenakan PPN," katanya.
Lantas, apa saja barang-barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) dan akan diusulkan kena PPN 12 persen?
Mengutip Fiskalpedia di laman Badan Kebijakan Fiskal (BKF), PPnBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPnBM hanya dikenakan 1 kali pada saat penyerahan barang ke produsen.
Dalam UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 5, pertimbangan suatu barang dikenakan PPnBM, di antaranya keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi; pengendalian konsumsi barang mewah; perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional; dan pengamanan penerimaan negara.