Dia menuturkan, ULN pemerintah berperan penting untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas pemerintah, termasuk kelanjutan upaya akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah terus berkomitmen agar ULN dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, yang antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,4 persen dari total ULN pemerintah), jasa pendidikan (16,5 persen), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,5 persen), konstruksi (14,2 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (11,4 persen).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah.
Sementara ULN swasta juga melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada kuartal IV 2022 tercatat sebesar 201,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,8 persen (yoy). Ini juga melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 2 persen (yoy).
Perkembangan ini didorong oleh pembayaran neto utang dagang, surat utang, dan pinjaman sejalan dengan pola kuartalan pembayaran ULN. Pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) mengalami kontraksi sebesar 1,5 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 1,3 persen (yoy).
Di samping itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) juga mengalami kontraksi 2,8 persen (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 4,4 persen (yoy).