Menurut Ramdan, posisi ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Pada Juli 2025 posisi ULN pemerintah tercatat sebesar 211,7 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 9,0 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,0 persen (yoy) pada Juni 2025.
Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan posisi pinjaman luar negeri dan surat utang pemerintah.
Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah terus dijaga dalam batas aman dan terkendali ditujukan untuk mendukung momentum pertumbuhan perekonomian, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,1 persen dari total ULN Pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (17 persen); Jasa Pendidikan (17 persen); Konstruksi (12,1 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,9 persen).