"Infrastruktur masif dibangun tapi biaya logistik turunnya kecil sekali masih 23,5 persen dari PDB, konten impor besi baja, mesin dalam proyek infrastruktur juga jadi beban terhadap transaksi berjalan. Inilah yang disebut utang tidak dilakukan secara terukur," tutur Bhima.
Terkait dengan itu, dia menyarankan sebaiknya pemerintah menunda dahulu belanja infrastruktur khususnya infrastruktur yang mengalami cost overun, konten impornya tinggi dan kurang berdampak pada penurunan biaya logistik.
Kemudian beberapa infrastruktur mega-proyek terpaksa harus dikorbankan agar ruang fiskal bisa lebih lega. "Pemerintah juga bisa merevisi lagi rencana pemberian PMN ke BUMN pada 2023, tidak semua BUMN harus dikucurkan pendanaan terlebih setoran dividennya kecil," kata Bhima.
Saran berikutnya, cara penarikan utang melalui SBN sebaiknya diredam, dan lebih memperbesar porsi pinjaman bilateral dan multilateral atau berbasis pada proyek sehingga beban bunga bisa di kurangi.
Dalam forum G20, lanjutnya, pemerintah bisa mendorong debt relief bagi negara berkembang termasuk Indonesia agar mendapat pengurangan beban pokok utang terutama terhadap utang China, baik utang pemerintah maupun utang BUMN.
Menurut Direktur Celios itu, sah-sah saja Indonesia meminta keringanan utang, karena sebelumnya utang juga digunakan untuk pendanaan selama pandemi. "Pemerintah perlu burden sharing atau membagi beban dengan para kreditur," ujar Bhima.