"Implementasi semua UU itu semua sudah tercatat sebagai pelaksana, jadi buat kita adalah payung hukum selama tidak ada perselisihan berarti tidak ada masalah. Selama ada perselisihan kembali lagi kan ke pasal musyawarah mufakat. Jadi enggak usah diributkan inikan payung hukum, setiap negara juga punya payung hukum," ujar Ahmad saat dihubungi MNC News Portal, Selasa (3/11/2020).
Dia menyebutkan sikap pengusaha cukup jelas terhadap Omnibus Law. Bahkan, ketika dikonfirmasi perihal sejumlah perubahan dalam draf UU sebelum ditandatangani Kepala Negara, Ahmad mengaku, pihaknya hanya memberikan kepercayaan kepada pemerintah.
"Bagi pengusaha yang perlu direvisi adalah pesangon. Kalau hal-hal yang sudah jadi rutinitas tidak menjadi masalah. Jadi kita percayakan kepada pemerintah saja," katanya.
Dia menuturkan keberpihakan dan komitmen pengusaha dalam menjalankan UU Cipta Kerja tak perlu diragukan lagi.
"Kalau ditanya sikap dunia usaha terhadap UU Ciptaker tidak menjadi masalah lagi, dalam hal menerapkan atau menjalankan, dan mengimplementasikan kita siap. Sebab para pekerja dan penerima kerja sama-sama sudah sepaham, inikan sudah terjadi sejak 10-15 tahun lalu," ujar Ahmad.