"Itu kita masih perdebatkan. nanti kita bikin undang-undang tersendiri seperti yang ada sekarang, jadi ini masih opsional ya," ucapnya.
Sebagai informasi, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) telah sepakat dengan Kementerian ATR/BPN untuk mendesak pengesahan RUU Pertanahan oleh DPR RI. Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam tata kelola pertanahan di Indonesia.
Sofyan mengungkapkan, pemerintah menargetkan pembahasan RUU Pertanahan dapat selesai dan disahkan pada tahun ini. Diharapkan dengan adanya UU Pertanahan dapat menunjang kinerja program kerakyatan Kementerian ATR-BPN seperti program percepatan sertifikasi lahan. Selain menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan.
"Dengan disahkannya RUU Pertanahan tersebut maka akan memberikan kepastian hukum, kemudahan memperoleh sertifikat hak, dan mempermudah penataan hak dan guna tanah sesuai dengan reforma agraria," kata Sofyan.