Sebelumnya, ribuan warga memadati kawasan depan Kantor Bupati Pati dan Gedung DPRD Pati, Jawa Tengah, untuk mengawal jalannya rapat paripurna hak angket terkait pemakzulan tersebut.
Pantauan di lokasi menunjukkan, jalan di depan Gedung DPRD ditutup dan dipenuhi warga. Pengamanan dilakukan secara ketat dengan pemasangan kawat berduri dan penjagaan ketat oleh aparat kepolisian.
Massa aksi juga terlihat membakar ban bekas dan membentangkan spanduk berisi tuntutan mereka. Dari atas mobil komando, orator terus menyampaikan seruan melalui pengeras suara.
Rapat paripurna ini digelar setelah Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD menyelesaikan penyelidikan terhadap sejumlah kebijakan Bupati Sudewo yang dianggap bermasalah.
Untuk mengamankan jalannya sidang, hampir 4.000 personel gabungan dari Polres dan Polda Jawa Tengah diterjunkan. Akses menuju alun-alun dan kantor pemerintahan diblokade, sementara teralis besi dipasang di titik-titik strategis.
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh Istianto, menegaskan bahwa kehadiran massa di sekitar gedung DPRD bukan untuk berdemo.
“Kami hadir untuk mengawal dan mengamankan proses sidang paripurna. Ini bukan aksi unjuk rasa,” ujar Teguh di lokasi.