JAKARTA, iNews.id - Gelar perkara khusus terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo digelar di Bareskrim Polri dan dihadiri berbagai lembaga negara. Kuasa hukum Presiden, Yakup Hasibuan, menegaskan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran selama proses penyelidikan berlangsung. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk Presiden Jokowi sebagai terlapor.
“Permasalahan hukum itu harus ada ujungnya. Semua orang berhak mendapatkan kepastian hukum, termasuk Pak Jokowi. Jangan sampai perkara ini dibiarkan menggantung,” ujar Yakup kepada awak media.
Yakup juga menyatakan bahwa sejak awal pihaknya tidak mengajukan gelar perkara ini, namun tetap hadir sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum.
Dalam paparannya, Yakup menyebut bahwa pihak pelapor tidak mampu membuktikan dalil-dalil tuduhannya. Bahkan, tidak ditemukan adanya kerugian yang nyata dari pihak pelapor.
“Kami melihat tidak ada satu pun bukti baru atau pelanggaran dalam penyelidikan. Dalil-dalil yang diajukan pelapor tidak terbukti,” tegasnya.