Lebih lanjut, Prita menjelaskan bahwa masalah harga elpiji 3 kg yang terus naik di pengecer selama ini juga menjadi perhatian pemerintah. Dia mengungkapkan, adanya temuan pengecer yang menjual LPG dengan harga di atas Rp20.000, bahkan dengan tabung yang tidak sesuai beratnya.
“Kami menemukan ada pengecer yang biasanya dia membeli tabung gas LPG dia menjual di atas Rp20.000 dan kemudian dia membelinya dari seseorang yang mengantarkan pakai motor. Dan kami tanyakan tahukah pangkalannya di mana, tidak tahu. Kami tanyakan ketika kemudian jumlahnya diangkut begitu beratnya kurang dari 3 kg, lapornya kemana, tahukah tidak tahu," katanya.
"Ujung-ujungnya kan kita akan menghadapi masyarakat miskin masyarakat yang rentan yang membutuhkan subsidi tersebut yang dirugikan. Ruginya bentuknya apa? Ruginya dikurangi jumlah kilogramnya karena praktik-praktik namanya suntik-suntikan, dipindahkan gasnya pelan-pelan begitu ke dalam tabung gas baru,” ujar Prita.
Prita juga menyebutkan adanya praktik oplosan elpiji 3 kg yang merugikan masyarakat.
Pemerintah, menurut Prita, berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem distribusi elpiji agar lebih terkontrol dan tepat sasaran, terutama untuk masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi.
“Masyarakat itulah di mana negara itu hadir memasukkan sistem distribusi, distribusi ini menjadi satu sistem yang bisa diawasi kualitasnya sampai kemudian diterima secara tepat sasaran dengan penerima manfaat. Dan lagi-lagi masyarakat yang tidak berhak menerima mbok ya jangan ambil itu diawasi dengan sistem ini,” tuturnya.