Selain itu, biaya kehilangan produktivitas akibat ketidakmampuan penderita untuk bekerja atau bersekolah secara optimal, serta biaya akibat gangguan kesehatan jiwa, seperti biaya kriminalitas, kekerasan, dan kecelakaan, juga menjadi faktor penentu.
Namun, Satya tidak secara langsung mengungkapkan total pengeluaran Pemerintah RI untuk penanganan kasus gangguan kesehatan jiwa. Meski begitu, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada 2018 memperkirakan nilai kerugian ekonomi akibat gangguan kesehatan jiwa di Indonesia mencapai Rp20 triliun per tahun.
Dalam mengatasi masalah ini, Kemenko PMK mendorong penguatan kebijakan inovatif dan komprehensif. Salah satunya adalah melalui perluasan upaya promosi kesehatan di sekolah dan kelompok masyarakat, pembangunan residensi kesehatan jiwa sejak usia dini, dan pemanfaatan teknologi untuk skrining kesehatan.
"Apapun itu, kita harus akui untuk mengatasi masalah gangguan kesehatan jiwa ini pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang bersifat inovatif dan komprehensif," jelas Satya.
1. Buka Pos Layanan Kesehatan Jiwa 24 Jam
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperlihatkan strategi jitu mereka dalam mengatasi gangguan kesehatan jiwa masyarakat Indonesia. Salah satu langkah konkret yang mereka rencanakan adalah menyediakan nomor darurat 24 jam khusus untuk menangani masalah kesehatan mental jika mereka terpilih pada Pilpres 2024.