Lebih lanjut Prof Sri menjelaskan, untuk itu, tindakan pencegahan yang terintegrasi sangat diperlukan untuk melawan DBD, seperti melalui pengendalian vektor. Selain itu, juga perlu mencegah infeksi dan melakukan upaya untuk mengurangi keparahan penyakit apabila sampai terjangkit.
Dia menjelaskan, salah satu inovasi yang saat ini direkomendasikan oleh beberapa organisasi profesi di Indonesia, baik oleh IDAI, PAPDI, maupun PERDOKI adalah melalui program vaksinasi. Dalam tatalaksana DBD yang diterbitkan UKK Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI tahun 2023 juga disebutkan pasien setelah terinfeksi dan rawat inap akibat dengue dapat diberikan vaksinasi 1-3 bulan kemudian.
"Dengan meningkatkan kekebalan masyarakat, akan sangat membantu menurunkan tingkat keparahan serta risiko kematian akibat DBD. Baru-baru ini WHO juga telah mengeluarkan rekomendasi untuk mengenalkan inovasi vaksinasi dengue bagi negara atau wilayah dengan intensitas penyebaran DBD yang tinggi
ke dalam program imunisasi nasional," kata Prof Sri.
Perlu diketahui, di Indonesia, Kementerian Kesehatan mencatat hingga minggu ke-23 tahun 2024, terdapat 131.501 kasus DBD dengan kematian sebanyak 799 kasus. Angka kasus kejadian tersebut lebih tinggi dari kumulatif kasus DBD di tahun 2023 yaitu 114.720 kasus, dan mendekati total kasus kematian sepanjang tahun 2023 yaitu 894 kasus.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Direktorat Jenderal P2P,
Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan, sampai saat ini, pencegahan dan pengendalian DBD di Indonesia berfokus lebih berat pada pengendalian vektor yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.