"Sebetulnya potensi permasalahan hukum yang bisa dialami oleh pihak rumah sakit maupun tenaga kesehatan sudah dideteksi saat pemerintah merumuskan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan," ujarnya.
Sundoyo menambahkan, hal lain yang menjadi kewajiban pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan adalah menghormati dan melindungi hak pasien, melaksanakan etika rumah sakit, dan menyusun serta melaksanakan peraturan internal rumah sakit.
“Tapi, rumah sakit juga boleh menolak keinginan pasien, jika itu bertentangan dengan standar profesi dan etika, serta perundang-undangan," kata Sundoyo.
Sementara itu, CEO RS Premier Bintaro Dokter Martha M.L. Siahaan menjelaskan, RS dan tenaga kesehatan memiliki peran besar dalam penanganan Covid-19. “Tentunya perlindungan hukum bagi RS dan tenaga kesehatan merupakan hal esensial yang harus didapat agar RS dan para tenaga kesehatan bisa menjalankan tugas dengan baik,” kata Dokter Martha.