"Fenomena unmet need KB bersifat multi dimensional karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, dan akses dan kualitas pelayanan. Salah satu alasan utama tidak ingin KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping," jelas Listyawardani.
Demi mengatasi hal tersebut, sambung dia, Pemerintah Indonesia telah berinisiatif menyusun Rencana Induk Pembangunan Kependudukan pada tingkat nasional maupun daerah. "Ini mengintegrasikan program pembangunan kependudukan dari 5 aspek utama, yaitu pengendalian kuantitas, kualitas, mobilitas, pembangunan keluarga, serta penguatan database kependudukan, secara lintas sektor," tambah dia.
Selain itu, ia menyebut, angka pemakaian kontrasepsi yang lazim atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) meningkat secara signifikan dari sekitar 10 persen pada tahun 1970-an menjadi sekitar 64 persen pada tahun 2017.
Dalam seminar kali ini, UNFPA Representative Najip Assifi juga menyoroti soal sebagian perempuan di Indonesia yang belum mendapatkan hak untuk kesehatan seksual dan reproduksi. Terutama terkait masih adanya angka kematian ibu (AKI) dan kekerasan berbasis gender terhadap kaum perempuan.
"Pentingnya pemerintah, sektor swasta, organisasi dan lembaga masyarakat sipil seperti UNFPA, untuk bersatu melaksanakan Program Aksi dan berjanji untuk menghilangkan hambatan yang ada antara perempuan dan anak perempuan dengan kesehatan mereka, hak-hak dan kekuatan untuk merencanakan masa depan mereka sendiri, termasuk meniadakan unmet need program keluarga berencana, meniadakan kematian ibu, dan meniadakan kekerasan berbasis gender dalam konteks 2030 SDGs," papar Najip.