Diketahui, inovasi intervensi Aksi Cegah Stunting ini diinisiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) di bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Uji coba di Kabupaten Pandeglang tersebut berhasil menunjukkan penurunan prevalensi stunting sebesar 8,4 persen dalam enam bulan dari 41,5 persen menjadi 33,1 persen atau mencapai 4,3 kali lipat dari target tahunan WHO2.
Keberhasilan Aksi Cegah Stunting ini disosialisasikan di Provinsi Jawa Tengah. Asisten Deputi Bidang Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan Kemenko PMK, Meida Octarina mengatakan, upaya percepatan dalam pencegahan stunting adalah agenda besar pemerintah ke depan dan menjadi salah satu prioritas presiden dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia berkualitas.
"Melalui sosialisasi ini kami ingin menekankan model kerja sama multipihak seperti yang dilakukan di Pandeglang dengan hasil yang menggembirakan ini patut menjadi acuan dan stimulan bagi pemangku kepentingan di masing-masing daerah untuk menata kembali strategi dalam pencegahan stunting secara efektif," katanya.
Menyikapi paparan Aksi Cegah Stunting, Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan komitmennya mendorong replikasi intervensi gizi spesifik di daerahnya. Terlebih, prevalensi balita stunting di Jateng masih berada di angka 34,3 persen, di atas rata-rata prevalensi nasional 30,8 persen.
“Tidak perlu banyak berdiskusi, kita harus langsung bergerak melaksanakan inisiatif ini dengan segera. Melihat pentingnya masa kehamilan sebagai cikal bakal masalah stunting, saya mengarahkan agar dinas terkait, tenaga kesehatan dan pemda segera mendata jumlah ibu hamil yang bermasalah dan menyediakan intevensi gizi dan dukungan medis sesuai yang dibutuhkan agar 550.000 ibu hamil di Jawa Tengah dapat melahirkan anak dengan sehat dan memberikan ASI eksklusif," katanya.
Sosialisasi ini juga membahas rencana replikasi dan komitmen dari masing-masing kepala daerah dan dinas terkait di Pemprov Jawa Tengah, termasuk dalam pemanfaatan APBD dan Dana Desa secara efektif dalam penanganan stunting di masing-masing daerah.