JAKARTA, iNews.id – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar angkat bicara menanggapi polemik rencana pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan dan renovasi pondok pesantren (Ponpes), terutama setelah insiden ambruknya Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.
Menag menegaskan bahwa penggunaan dana negara untuk pesantren adalah bentuk tanggung jawab dan wujud kehadiran negara dalam menjamin keselamatan serta kualitas pendidikan bagi jutaan santri di Indonesia.
"Santri itu kan juga manusia. Apalagi pesantren itu 300 tahun lamanya mengabdikan diri untuk menciptakan keadaban Indonesia. Tiba-tiba ada 1.200 orang, pembangunannya rusak. Mereka mau belajar di mana?" ujar Menag di Gedung Kemenag, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Menag mempertanyakan kritik yang muncul terkait bantuan APBN untuk lembaga pendidikan Islam tersebut.
"Apakah salah kalau pemerintah membantu? Saya kira ada penyesuaian-penyesuaian bahasa nanti. Itu yang kita harapkan," sambung Menag, menggarisbawahi bahwa pesantren, yang banyak berdiri tanpa bantuan rutin pemerintah, layak mendapatkan dukungan infrastruktur yang memadai.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan, alasan utama penggunaan APBN adalah untuk memberikan perlindungan dan menjamin rasa aman serta nyaman dalam proses belajar mengajar.
"Bagi pemerintah yang paling penting adalah perlindungan rasa aman dan nyaman untuk belajar. Itu kewajiban pemerintah, wujud kehadiran negara,” kata Cak Imin.