Dia mengungkapkan, biaya Rp150.000 tersebut tak hanya dihitung dari alat rapid test saja, tetapi juga untuk segala keperluan yang mencakupi keseluruhan pemeriksaan. Mulai dari alat, alat pelindung diri (APD) tenaga kesehatan, jasa layanan, hingga jasa rumah sakit.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Dr Lia G Partakusuma, SpPK, MARS, MM, menyambut baik adanya peraturan tersebut. Dia juga mengimbau rumah sakit mengikuti peraturan dari Kementerian Kesehatan tersebut.
“Mohon juga pada masyakarat jangan sampai (berpikir), wah ini rumah sakitnya cari untung atau bisnis. Sekali lagi, memang ada satu sampai dua yang ‘bandel’, tetapi tujuannya (penetapan tarif) ini adalah menenangkan masyakarat, memutuskan mata rantai penularan, itu yang penting,” ujarnya.
“Intinya mencegah komersialisasi,” kata dr Tri Hesty.