Persoalan lain yang turut disoroti adalah dugaan peredaran sediaan farmasi yang tidak sesuai standar. Faizal menegaskan, tiga produk yang menjadi objek perkara telah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Menurutnya, perubahan stiker maupun kotak kemasan tidak serta-merta membuat izin edar produk tersebut menjadi tidak berlaku. Dia mengacu pada keterangan ahli yang menyebut izin BPOM melekat pada produk selama isi dan kemasan primernya tidak mengalami perubahan.
"Dan menurut ahli, BPOM itu melekat kepada produknya. Jadi produknya ini kalau enggak dicampur, kapsulnya tidak dibuka tidak dicampur, ya BPOM-nya masih sama. Produk ini kan tidak ada yang dirubah dari kemasan primernya itu," tutur Faizal.
Dia juga menilai perubahan stiker dan ukuran kemasan masuk dalam ranah administratif, bukan tindak pidana sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.
"Kalau ada stiker, itu namanya penandaan, administratif hukumannya. Terus kalau ada perubahan kotak, nah itu juga di Pasal 49 ayat 1 berkaitan dengan perubahan ukuran kemasan, administratif juga," lanjutnya.