Dalam rapat tersebut, sejumlah lembaga memaparkan kronologi dan mekanisme dugaan yang terjadi di PT DSI. Penjelasan dari PPATK membuat Dude Harlino baru memahami persoalan yang sebelumnya tidak dia ketahui.
"Di situ PPATK menjelaskan tuh, dijabarkan apa yang terjadi, bagaimana skemanya. Dari situlah kita, 'Oh ternyata seperti ini', yang kita nggak tahu selama ini," ujarnya.
Kuasa hukum Dude Harlino, Al Ayyubi, juga menegaskan kliennya hanya menjalankan kewajiban yang tercantum dalam kontrak kerja sama. Termasuk mengenai nilai jasa yang diterima selama menjadi brand ambassador.
"Ditanya soal nilai nominal jasanya berapa, itu memang tadi disebutkan berapa dan itu proporsional dengan hal-hal yang sudah dikerjakan sesuai dengan kewajiban yang ada di dalam kontrak," kata Al Ayyubi.
Tim hukum menilai posisi Dude Harlino berada di luar struktur internal perusahaan. Karena itu, dia tidak memiliki akses terhadap operasional maupun skema bisnis yang dijalankan PT DSI.