"Karena dia masuk ke ruang publik dan dia tidak jujur. Karena kalau orang yang menyuarakan sesuatu kebenaran, dia enggak akan menutupi identitasnya, betul tidak? Tapi karena dia ragu bahwa apa yang dia tuduhkan itu juga belum tentu benar adanya, maka mereka menyembunyikan identitasnya," kata Minola.
Minola menilai masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sosok di balik aksi demonstrasi yang menjadi perhatian publik tersebut. Dia juga menegaskan, pengungkapan dugaan pelanggaran yang dilakukan seseorang tidak serta-merta dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.
"Kalau yang kamu lakukan adalah perbuatan melawan hukum, maka itu adalah suatu hal yang menurut saya tidak melanggar hukum ketika orang mengungkap kejahatanmu itu, mengungkap kelakuanmu itu. Kalau enggak siap untuk diungkapkan, ya jangan melakukan kejahatan atau melakukan pelanggaran," ucapnya.
Lebih lanjut, Minola meminta oknum demonstran tersebut berani bertanggung jawab atas setiap pernyataan yang disampaikan di ruang publik. Dia juga mengingatkan agar persoalan ini tidak serta-merta dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
"Atau ya gentle dong. Saya demo, ini wajah saya, dan saya bisa mempertanggungjawabkan isi aspirasi yang saya tuangkan dalam demo ini. Itu baru benar. Masa semua ditarik ke Pasal ITE mengungkapkan data pribadi? Ingat, di KUHPidana Pasal 1 ayat (1) hukum pidana itu tidak boleh dianalogikan atau ditafsirkan menurut pengertian kita sendiri," tandasnya.
Minola pun menegaskan bahwa persoalan tersebut harus dilihat secara utuh dengan mempertimbangkan tindakan masing-masing pihak, bukan hanya dari satu sisi dugaan penyebaran data pribadi.