Menurut Jaenudin, kewajiban Ruben tidak hanya berkaitan dengan pelunasan cicilan. Setelah kewajiban tersebut diselesaikan, proses balik nama aset dari Ruben Onsu kepada Sarwendah juga harus dilakukan sesuai kesepakatan dalam akta.
Dia menambahkan, Sarwendah memiliki opsi hukum jika kewajiban yang tercantum dalam Akta 39 tidak dijalankan. Salah satunya melalui gugatan wanprestasi atas kewajiban yang telah disepakati.
"Sarwendah dalam konteks ini bisa juga melakukan gugatan wanprestasi terkait kewajibannya terhadap bank. Karena itu sudah diatur secara tegas bahwa yang membayarkan itu adalah RO. Sarwendah harusnya melakukan itu agar haknya tidak hilang," tegas Jaenudin.
Adanya Akta 39, pembagian aset antara Ruben Onsu dan Sarwendah memiliki dasar perjanjian tertulis. Rumah di BDN dan Rempoa serta kendaraan yang tercantum dalam akta tersebut disebut telah menjadi hak Sarwendah, sementara kewajiban pembayaran cicilan berada di pihak Ruben Onsu.
Di sisi lain Ruban Onsu menahan nafkah selama 8 bulan karena dipersulit bertemu dengan anak. Dia juga meminta rincian biaya nafkah kepada Sarwendah. Hal ini menjadi pemicu konflik hingga berujung gugatan hak asuh anak.