JAKARTA, iNews.id – Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) telah disahkan menjadi Undang-Undang setelah melewati proses pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna pada tanggal 28 Maret 2024.
Sebelum pengambilan keputusan dilakukan, forum tersebut mendengarkan laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa RUU telah disepakati oleh 8 Fraksi, sementara 1 fraksi menolak, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pimpinan sidang, Ketua DPR Puan Maharani, menyatakan pandangannya setelah mendengar laporan tersebut. Dia tidak mempersoalkan penolakan dari Fraksi PKS dan menghormati keputusan yang mereka ambil.