KUPANG, iNews.id – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menegaskan pentingnya dialog terbuka dan berkelanjutan dengan masyarakat sebagai landasan utama kebijakan ekonomi kerakyatan. Deputi Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, menyatakan bahwa pemahaman atas aspirasi lapangan menjadi kunci efektivitas program pemerintah.
“Pemerintah tidak bisa merumuskan kebijakan dari menara gading. Kebijakan yang efektif lahir dari percakapan yang tulus dan terbuka dengan masyarakat,” ujar Leontinus di sela kegiatan Berdaya Bersama Kupang, Rabu (1/10/2025).
Acara yang digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mempertemukan ratusan pelaku ekonomi kreatif, pekerja lepas, UMKM, hingga tokoh lintas komunitas. Lebih dari seribu peserta hadir untuk menyampaikan masukan terkait tantangan yang mereka hadapi, mulai dari status kerja gig workers, akses perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, hingga standarisasi keterampilan untuk menembus pasar global.
“Dari dialog ini, kami mendapat masukan berharga yang akan memperkaya perumusan regulasi agar lebih tepat sasaran,” jelas Leontinus. Menurutnya, pendekatan dialogis memastikan program tidak bersifat top-down, melainkan kolaboratif. “Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas lokal adalah cetak biru pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.”
Model partisipatif ini sebelumnya telah diuji di Palembang, Yogyakarta, dan Bandung. Kupang menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan dirancang bersama warga, bukan semata dari pusat.