JAKARTA, iNews.id - Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA. PDI Perjuangan menilai putusan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya pelanggaran konstitusi dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam proses pencalonan Gibran.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut putusan MA menjadi perkembangan penting dalam polemik persyaratan pendidikan Gibran. Dia menilai kebenaran pada akhirnya akan terungkap meski sebelumnya muncul berbagai kontroversi.
"Di dalam politik itu tidak ada kebohongan melalui *abuse of power* yang abadi. Maka kebenaran akan mencari jalannya sendiri," ujar Hasto.
Menurut Hasto, putusan MA tersebut memperkuat persoalan yang sebelumnya mencuat dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyoroti tidak ditemukannya bukti ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
MA sebelumnya mengabulkan seluruh permohonan kasasi yang diajukan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 itu dijatuhkan pada Jumat (30/10/2026).