JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief mengatakan Revisi Undang-Undang (RUU) MD3 yang baru disahkan DPR RI bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya, MD3 tidak selaras dengan keputusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu pemeriksaan anggota DPR harus seizin presiden bukan Majelis Kehormatan Dewan.
Atas pernyataan tersebut, dalam Rapat Kerja Komisi Hukum dan KPK yang digelar Selasa (13/2/2018) siang, anggota Komisi Hukum Masinton Pasaribu menyatakan keberatan atas komentar Laode. Dia meminta KPK agar tidak perlu turut campur dalam menilai lembaga lainnya.
Salah satu pasal yang menjadi sorotan usai RUU tersebut disahkan, yaitu terkait pasal 245 yang mengatur pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR, harus seizin presiden dan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.
Video Editor: Alvian Surya