JAKARTA, iNews.id - Nasional Corruption Watch (NCW) menemukan adanya ketidaksesuaian antara pernyataan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia dengan fakta lapangan terkait relokasi warga terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City, Kepulauan Riau.
NCW menyebut 80 persen warga yang memiliki sertifikat hak milik tanah dan rumah tidak setuju di relokasi. Temuan ini berbeda dari pernyataan Menteri Investasi yang menyebut 80 persen warga setuju di relokasi.
Ketidaksesuaian ini mengindikasikan adanya dugaan korupsi dan pengaturan nilai investasi untuk menguntungkan beberapa pihak terkait investasi di Rempang Eco City.