JENEWA, iNews.id - Tim penyelidik PBB di Myanmar meminta warga untuk mengumpulkan dan menyerahkan bukti dokumenter terkait dugaan pelanggaran pasukan keamanan terhadap demonstran anti-kudeta.
Organisasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar menyebut, hingga Rabu (17/3/2021), sedikitnya 180 demonstran tewas ditembak aparat keamanan dan lebih dari 2.000 orang ditahan sejak kudeta menggulingkan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.
Kepala tim penyelidik PBB Nicholas Koumjian mengatakan, pucuk pimpinan biasanya terlibat dalam setiap pelanggaran kejahatan internasional.
"Orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional paling serius biasanya mereka yang memegang posisi kepemimpinan tinggi. Mereka bukan sosok yang secara fisik melakukan kejahatan, bahkan seringkali tidak hadir di lokasi di mana kejahatan terjadi," kata Koumjian, mengindikasikan keterlibatan para pemimpin junta militer Myanmar, dikutip dari Reuters.
Dia menambahkan, untuk membuktikan pelanggaran mereka tim penyelidik membutuhkan bukti laporan serta perintah bagaimana kekerasan itu diterapkan.