Myanmar menyatakan mereka melakukan operasi kontra-pemberontakan terhadap para ekstremis Rohingya setelah mereka menyerang pos-pos polisi. Namun PBB tahun lalu menyeret jenderal-jenderal penting Myanmar untuk dituntut karena genosida atas krisis.
Pemimpin Rohingya, Mohib Ullah, mengatakan bahwa mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan ingin kembali ke rumah mereka. Namun hal itu mereka lakukan jika sudah diberi kewarganegaraan, keamanan mereka dipastikan, dan mereka diizinkan kembali ke desa mereka.
"Kami meminta pemerintah Myanmar untuk berdialog. Tetapi kami belum mendapat tanggapan dari mereka," kata Ullah pada rapat umum tersebut.
"Kami dipukuli, dibunuh, dan diperkosa di Rakhine. Tapi tetap saja itu rumah kami. Dan kami ingin kembali."
Petugas polisi Zakir Hassan mengatakan kepada AFP sekitar 200.000 Rohingya ambil bagian dalam pertemuan damai itu.