Sementara itu, Pantai Gading terus meminta agar pemerintah Mali membebaskan para tentara. Mereka mengatakan, tentara-tentara itu dikerahkan sebagai bagian dari kontrak dukungan keamanan dan logistik yang ditandatangani dengan misi penjaga perdamaian PBB di Mali.
Mali sedang berjuang untuk mengendalikan pemberontakan Islam, yang berakar setelah pemberontakan dan kudeta pada 2012. Sejak itu, pemberontakan menyebar ke negara-negara tetangga.
Konflik telah menewaskan ribuan orang serta menggusur jutaan orang di seluruh wilayah Sahel Afrika Barat dan negara-negara pantai.
Junta militer yang memerintah Mali sejak Agustus 2020 telah berselisih dengan tetangga regional dan internasional karena gagal mengadakan pemilihan yang dijanjikan. Junta juga dinilai telah menunda kembalinya aturan konstitusional.