JAKARTA, iNews.id - Fakta-fakta Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan tarif masuk untuk produk dari 180 negara di dunia, termasuk Indonesia, menarik disimak.
Trump menabuh genderang perang dagang dengan meneken instruksi presiden yang menerapkan tarif masuk untuk produk impor banyak negara dengan besaran bervariasi. Besaran tarif yang dikenakan terhadap Indonesia cukup besar yakni 32 persen.
Ini merupakan janji lama yang pernah disampaikan Trump, memberlakukan tarif resiprokal atau timbal balik terhadap negara-negara di seluruh dunia yang selama ini menikmati untung dari perdagangan dengan AS.
Pemberlakuan tarif resiprokal mulai efektif pada 9 April pukul 00.01 waktu AS. Namun tarif dasar sebesar 10 persen lebih dulu berlaku yakni pada 5 April pukul 00.01.
Tarif dasar minimum sebesar 10 persen dikenakan kepada semua negara kecuali Kanada dan Meksiko. Kedua negara tetangga AS itu sudah lebih dulu dijatuhi sanksi tarif masuk dengan besaran paling kecil 25 persen.
Kebijakan ini merupakan upaya terbaru pemerintahan Trump untuk membangun perekonomian AS. Tujuannya unuk mendorong industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan pemerintah, serta mencegah praktik curang dalam perdagangan.
"Kita akan meningkatkan basis industri dalam negeri. Kita akan membuka pasar luar negeri dan mendobrak hambatan perdagangan luar negeri, dan pada akhirnya lebih banyak produksi di dalam negeri akan berarti persaingan lebih kuat dan harga yang lebih rendah bagi konsumen," kata Trump, saat mengumumkan pemberlakuan tarif di Rose Garden, Gedung Putih.
Tarif timbal-balik diterapkan Trump, termasuk kepada Indonesia, karena menilai negaranya diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu, Trump membuat kebijakan Fair and Reciprocal Plan sebagai upaya menyeimbangkan tarif antara AS dengan mitra dagang.
Tidak pandang bulu, semua negara dikenakan tarif termasuk sekutu-sekutu dekatnya seperti Israel, yang dikenakan tarif 17 persen, serta negara-negara Uni Eropa 20 persen.
Kamboja menjadi negara paling terdampak perang dagang dengan AS. Negara itu dikenakan tarif paling tinggi, bukan hanya di ASEAN, tapi juga dunia, yakni 49 persen.
Selanjutnya Laos dikenakan tarif sebesar 47 persen. Kemudian Vietnam dikenakan tarif 46 persen dan Thailand 36 persen. Filipina dan Singapura merupakan negara ASEAN yang terkena tarif paling kecil, yakni masing-masing 17 dan 10 persen.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk mengambil langkah strategis guna merespons kebijakan tarif resiprokal AS.
Instruksi tersebut mencakup reformasi struktural, deregulasi, serta langkah-langkah mitigasi guna menjaga daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyederhanakan regulasi serta menghapus aturan yang menghambat, khususnya terkait Non-Tariff Measures (NTMs).
Kebijakan ini untuk meningkatkan daya saing Indonesia, menjaga kepercayaan pelaku pasar, serta menarik lebih banyak investasi guna mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai persiapan sejak awal 2025 untuk menghadapi kebijakan tarif AS.
Presiden Prabowo Subinato mengatakan tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk merumuskan strategi yang tepat.
Trump sejak awal pelantikannya pada Januari 2025 telah mewanti-wanti akan menerapkan tarif masuk untuk produk dari luar negeri. Kanada, Meksiko, dan China, termasuk negara pertama yang menjadi target Trump.
Bahkan kebijakan ini diterapkan terhadap negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS, yani Kanada dan Meksiko.
Pemerintah Indonesia akan mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk bernegosiasi langsung terkait kebijakan tarif impor baru.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah RI juga terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC guna melakukan negosiasi langsung.
Sebagai bagian dari upaya diplomasi, Indonesia juga menyiapkan langkah-langkah untuk menjawab berbagai permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan oleh US Trade Representative.
Komunikasi dengan AS terus dilakukan di berbagai tingkatan untuk meminimalisasi dampak kebijakan tersebut terhadap ekspor Indonesia.