Dalam pemilu ke-15 yang berlangsung pada Sabtu (19/11/2022), koalisi Pakatan Harapan meraup 82 kursi di parlemen Dewan Rakyat, sementara Perikatan Nasional 73 kursi. Setiap partai atau koalisi harus memiliki setidaknya 112 dari total 222 kursi parlemen untuk bisa membentuk pemerintahan.
Oleh karena itu keduanya harus menggandeng kelompok lain untuk bisa mendapat jumlah kursi minimal. Namun koalisi Barisan Nasional yang memiliki 30 kursi memutuskan tak mau bergabung dengan keduanya dan memilih menjadi oposisi dalam pemerintahan mendatang. Kondisi ini memicu kebuntuan politik karena tak ada satu pun yang bisa mendapat suara mayoritas di parelemen.
Namun Koalisi Barisan Nasional mengubah haluan pada Kamis, mengisyaratkan akan mendukung Anwar sebagai perdana menteri yang baru. Langkah tersebut membalikkan keputusan bekas koalisi penguasa Negeri Jiran itu yang sebelumnya memutuskan netral.
Koalisi Barisan Nasional menegaskan tidak akan mendukung pemerintah yang dipimpin aliansi mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Kendati demikian, koalisi yang dibentuk oleh UMNO itu juga tidak mengungkapkan secara langsung dukungannya kepada Anwar.
Sebelum ini, Malaysia belum memiliki pemerintahan karena kedua kandidat PM tidak memiliki cukup dukungan untuk mayoritas di parlemen. Akibatnya, parlemen Malaysia hanya diisi kekuatan-kekuatan mengambang yang menyebabkannya terkatung-katung. Kondisi ini belum pernah terjadi sebelumnya di negara tetangga Indonesia itu.
Menghadapi situasi ini, keputusan tetap berada di tangan Sultan Abdullah untuk memutuskan siapa yang menjadi kepala pemerintahan Malaysia selanjutnya.